2 Fraksi tolak kenaikan tarif PDAM

Rabu, 14/1/2009

WONOSARI: Rencana kenaikan tarif air minum seperti usulan PDAM Gunungkidul nampaknya tidak akan berjalan mulus. Dua fraksi terbesar di DPRD Gunungkidul, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Golkar (FPG), bakal menolak rencana itu jika pemerintah benar-benar mengajukannya ke dewan. Kedua fraksi besar itu menilai, perhitungan dan perencanaan kenaikan tarif dasar air yang disebabkan karena tingginya biaya operasional, terutama harga bahan bakar dianggap tidak realistis, terutama karena harga BBM terus turun.
    “Secara tegas kami akan menolak rencana kenaikan tarif air minum PDAM Gunungkidul. Pasalnya, alasan tingginya biaya operasional akibat mahalnya bahan bakar sangat tidak relevan, karena sudah jelas, harga BBM akan kembali turun,” kata Warta, anggota FPDIP menanggapi rencana kenaikan tarif air PDAM.
    Draft rencana kenaikan PDAM sebagaimana diajukan PDAM Gunungkidul untuk mendapat persetujuan dari dewan dengan rincian tarif dasar Rp1.700 menjadi Rp2.750 per meter kubik dan akan terus naik hingga Rp3.750, menurut Warta perlu dikaji ulang. Menurutnya, persoalan mendasar yang menyebabkan kerugian PDAM, yakni kenaikan harga BBM sudah selesai, menyusul adanya kebijakan penurunan harga BBM dari pemerintah. “Harga BBM turun kok tarif PDAM justru akan naik. Ini sangat tidak realistis. FPDIP kurang sependapat dengan rencana yang akan sangat membebani masyarakat,” tandas Warta.
    Penolakan juga disampaikan Fraksi Partai Golkar. Melalui Heri Nugraha selaku sekretaris fraksi, Heri mengaku jika pihaknya telah menemukan pangkal masalah yang menyebabkan PDAM terus rugi. Meski demikian, ia enggan membeberkan temuannya.“Tunggu saja hasilnya, nanti akan saya sampaikan. Saat ini kami sedang memetakan permasalahan yang kami temukan di PDAM. Yang jelas, rencana kenaikan harga sangat tidak realistis karena hanya akan membebani rakyat,” kata Heri.
    Keputusan final mengenai rencana kenaikan tarif air minum PDAM memang hanya berada di tangan kedua fraksi besar ini. Jika kedua fraksi ini satu kata untuk menolak, maka rencana kenaikan bisa dipastikan bakal kandas.
    Terpisah, Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Gunungkidul juga menilai perlu segera dilakukan audit secara terbuka atas klaim kerugian yang terus dialami manajemen PDAM Gunungkidul. LKdS menilai, Pemkab perlu membentuk tim audit independen untuk memastikan nilai kerugian yang dialami PDAM. “Sangat tidak beralasan jika PDAM akan menaikkan tarif. Jika perlu, Pemkab melakukan restrukturisasi di PDAM, karena manajemen di PDAM sendiri nampak sangat amburadul,” tandas Aminuddin Azis, direktur LkdS Gunungkidul. (Endro Guntoro)

http://www.solopos.com/2009/01/14/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.harianjogja.com/baca/2009/01/14/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.boyolalipos.com/2009/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.karanganyarpos.com/2009/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.sragenpos.com/2009/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.klatenpos.com/2009/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027
http://www.soloposfm.com/2009/01/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam/
http://www.wonogiripos.com/2009/jogjapolitan/gunungkidul2/2-fraksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-128027