10/02/13

Ngelencer Dewan Dianggarkan Rp5 Miliar

Friday, 18 November 2011

GUNUNGKIDUL – DPRD Gunungkidul mulai merengreng anggaran ngelencer pada 2012 yang dibalut kunjungan kerja (kunker) dan bimbingan teknis (bimtek).

Tidak tanggungtanggung, para wakil rakyat ini sudah memasang plafon anggaran Rp5 miliar. Dalam draf Rancangan APBD 2012 Gunungkidul yang mulai dibahas di DPRD, anggaran kunjungan kerja ke luar daerah Dewan mencapai Rp3,5 miliar.Selain itu,ada anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan senilai Rp1, 5 miliar. Jumlah tersebut masih ditambah dengan anggaran kunjungan kerja dalam daerah yang mencapai Rp290 juta.

“Memang kita usulkan anggaran untuk kegiatan DPRD, tapi ini belum harga mati,” kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Sutata kepada wartawan kemarin. Saat ini draf usulan sekretariat DPRD masih belum dibahas. Dengan demikian, usulan tersebut sangat memungkinkan untuk berubah. ”Nanti akan dibahas di alat kelengkapan Dewan, termasuk di Badan Anggaran,” kata politikus PAN ini. Legislator dari PKS Ari Siswanto optimistis anggaran tersebut disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan.”Jadi memang ini bukan sekadar untuk ngelencer.

Dalam perencanaan, mesti ada sebuah alasan melakukan kunjungan. Misalnya konsultasi sebuah produk hukum,” tandas Sutata. Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKDS) Aminudin Azis berpendapat,anggaran kunker merupakan anggaran langganan di DPRD. Hanya, sampai saat ini tidak ada hasil yang jelas dari penggunaan anggaran yang besar ini.

”Coba sekarang dengan anggaran Rp5 miliar, kira-kira apa yang akan dihasilkan Dewan.Apakah sebanding dengan produk dan juga manfaat bagi masyarakat Gunungkidul,” katanya. Anggaran kunker DPRD sah-sah saja dikeluarkan, tapi tetap harus dikritisi sehingga tidak berkesan pemborosan anggaran. ”Saya yakin ini memang merupakan pemborosan anggaran,”ucapnya.

Sementara itu,Koordinator Sarana Rembuk Warga untuk Gunungkidul (Srawung) Sutejo meminta DPRD mempertanggungjawabkan kegiatan kunker selama ini. ”Bukannya kami sok mengkritisi dan ikut campur,hanya perlu ada penyikapan sehingga tidak ada pemborosan anggaran di Gunungkidul. Masyarakat kecil masih butuh anggaran pemberdayaan,” paparnya. suharjono

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/444582/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar