GUNUNGKIDUL– Kebiasaan kunjungan
yang dilakukan anggota DPRD Gunungkidul dianggap tidak patut. Mereka semakin
nekat ngelencer tanpa ada jeda waktu sedikit pun.
Baru pulang dari mengikuti kegiatan yang dibalut bimbingan teknis (bimtek),Rabu (12/12) kemarin 40 wakil rakyat mulai kembali meninggalkan Gedung DPRD dengan alasan kunjungan kerja (kunker). Praktis, Gedung DPRD itu kosong melompong sepekan ini.Mereka terbagi ke dalam tiga pansus dengan tujuan melancong ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Para wakil rakyat ini beralasan harus melakukan kunker mengenai tiga rancangan peraturan daerah (raperda).
Masing-masing Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan Raperda tentang Administrasi Kependudukan. ”Jadi, kita melakukan studi banding ke daerah yang sudah memiliki perda,” ujar anggota Fraksi PAN Sarmidi kepada wartawan kemarin. Pansus yang membahas Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berkunjung ke Kabupaten Kediri,Jawa Timur.
Pansus yang membahas tentang PPNS berkunjung ke Kabupaten Blitar, dan pansus yang membahas tentang Administrasi Kependudukan berkunjung ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat.” Semua terbagi dalam Pansus X,XI,XII,”papar Wakil Ketua Komisi A ini. Dari hasil ngelencer selama satu pekan penuh ini, masingmasing wakil rakyat membawa pulang uang tambahan Rp4.500.000. Uang tersebut merupakan uang saku sisa akomodasi kegiatan bimtek ataupun kunker.
”Rata-rata setiap kunker mereka menerima uang sekali Rp2.250.000. Jadi kalau satu minggu dua kali bisa dikalikan,”kata salah satu anggota Dewan yang tidak mau disebutkan namanya. Kritikan tajam mengenai agenda ngelencer ini disampaikan kalangan LSM. Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Aminudin Azis berpendapat, para wakil rakyat sudah tidak peduli lagi dengan teriakan masyarakat bawah.
”Baru saja dikritik,namun malah semakin nekat dengan agenda bimtek dan kunker,”ujarnya. Agenda Kunker dan bimtek memang tidak melanggar aturan. Kendati demikian, diperlukan rasionalisasi kepergian dan pentingnya agenda.”Penjadwalan juga ngawur, asal kegiatan terlaksana saja, tanpa melihat sejauh mana warga membutuhkan wakil rakyatnya.Mosoksatu minggu kok Gedung Dewan kosong,” kata Aminudin Azis.
Hal senada disampaikan Direktur Perempuan Penggerak Ekonomi Masyarakat (Pukat) Rino Caroko. Semestinya ada pengaturan yang dinamis sehingga agenda kunker dan bimtek tidak harus mengosongkan Gedung DPRD. ”Pertanyaan yang muncul, mengapa kalau kunker dan bimtek kok serempak, baik semua komisi atau pansus. Kalau harinya berbeda, apa tidak bisa,”katanya. Berdasarkan hitungan Rino, selama sepekan ini uang rakyat yang dihambur-hamburkan wakil rakyat untuk dua kegiatan tersebut hampir Rp500 juta. suharjono_
Baru pulang dari mengikuti kegiatan yang dibalut bimbingan teknis (bimtek),Rabu (12/12) kemarin 40 wakil rakyat mulai kembali meninggalkan Gedung DPRD dengan alasan kunjungan kerja (kunker). Praktis, Gedung DPRD itu kosong melompong sepekan ini.Mereka terbagi ke dalam tiga pansus dengan tujuan melancong ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Para wakil rakyat ini beralasan harus melakukan kunker mengenai tiga rancangan peraturan daerah (raperda).
Masing-masing Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan Raperda tentang Administrasi Kependudukan. ”Jadi, kita melakukan studi banding ke daerah yang sudah memiliki perda,” ujar anggota Fraksi PAN Sarmidi kepada wartawan kemarin. Pansus yang membahas Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berkunjung ke Kabupaten Kediri,Jawa Timur.
Pansus yang membahas tentang PPNS berkunjung ke Kabupaten Blitar, dan pansus yang membahas tentang Administrasi Kependudukan berkunjung ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat.” Semua terbagi dalam Pansus X,XI,XII,”papar Wakil Ketua Komisi A ini. Dari hasil ngelencer selama satu pekan penuh ini, masingmasing wakil rakyat membawa pulang uang tambahan Rp4.500.000. Uang tersebut merupakan uang saku sisa akomodasi kegiatan bimtek ataupun kunker.
”Rata-rata setiap kunker mereka menerima uang sekali Rp2.250.000. Jadi kalau satu minggu dua kali bisa dikalikan,”kata salah satu anggota Dewan yang tidak mau disebutkan namanya. Kritikan tajam mengenai agenda ngelencer ini disampaikan kalangan LSM. Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Aminudin Azis berpendapat, para wakil rakyat sudah tidak peduli lagi dengan teriakan masyarakat bawah.
”Baru saja dikritik,namun malah semakin nekat dengan agenda bimtek dan kunker,”ujarnya. Agenda Kunker dan bimtek memang tidak melanggar aturan. Kendati demikian, diperlukan rasionalisasi kepergian dan pentingnya agenda.”Penjadwalan juga ngawur, asal kegiatan terlaksana saja, tanpa melihat sejauh mana warga membutuhkan wakil rakyatnya.Mosoksatu minggu kok Gedung Dewan kosong,” kata Aminudin Azis.
Hal senada disampaikan Direktur Perempuan Penggerak Ekonomi Masyarakat (Pukat) Rino Caroko. Semestinya ada pengaturan yang dinamis sehingga agenda kunker dan bimtek tidak harus mengosongkan Gedung DPRD. ”Pertanyaan yang muncul, mengapa kalau kunker dan bimtek kok serempak, baik semua komisi atau pansus. Kalau harinya berbeda, apa tidak bisa,”katanya. Berdasarkan hitungan Rino, selama sepekan ini uang rakyat yang dihambur-hamburkan wakil rakyat untuk dua kegiatan tersebut hampir Rp500 juta. suharjono_
Baru Saja Pulang Kunker, Anggota DPRD Pergi Lagi
GUNUNGKIDUL—Baru saja kembali dari dari bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta selama tiga hari sejak Senin (10/12/2012), para anggota dewan DPRD Gunungkidul sudah pergi lagi untuk melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Kamis (13/12/2012). Kepergian anggota dewan selama seminggu ini mendapat berbagai kritikan dari masyarakat karena dianggap menghambur-hamburkan anggaran.
Ketika Harian Jogja bertandang ke gedung DPRD Gunungkidul Kamis (13/12/2012) siang, ruangan kerja para wakil rkayat ini tampak sepi. Rupanya hampir semua anggota dewan ikut dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat dan Jawa Timur ini.
Mereka dibagi dalam tiga panitia khusus (pansus) yang menuju ke tempat yang berbeda selama studi banding. Pansus yang membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa akan menuju ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pansus tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan berkunjung ke kabupaten Blitar. Sementara itu, pansus yang membahas tentang administrasi kependudukan akan melakukan studi banding ke Kabupaten Bandung.
Menanggapi kepergian para anggota dewan secara bersama-sama selama seminggu penuh ini, Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Aminuddin Azis mengatakan, apa yang dilakukan para anggota dewan ini memang tidak melanggar peraturan, tetapi sebaiknya para anggota dewan melakukan rasionalisasi anggaran dan perencanaan penjadwalan yang baik sehingga tidak semua anggota pergi secara bersamaan.
“Masa dalam satu minggu tidak ada anggota dewan yang berada di kantor?” ujar Amin.
http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/13/baru-saja-pulang-kunker-anggota-dprd-gk-pergi-lagi-357777
http://www.soloposfm.com/2012/12/baru-saja-pulang-kunker-anggota-dprd-gk-pergi-lagi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar