16/05/13

WALI MURID KELUHKAN PROFESIONALITAS PANITIA LOMBA DRUM BAND



Sabtu, 11 Mei 2013 - 13:51:08 WIB | cristian-anjani / Sorot Gunungkidul

WALI MURID KELUHKAN PROFESIONALITAS PANITIA LOMBA DRUM BAND
Foto by : net

Wonosari, (sorotgunungkidul.com)--Lomba Drum band antar sekolah Taman Kanak-kanak (TK) se-Gunungkidul yang diadakan Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) cabang Gunungkidul  pada Jumat (10/05/2013) kemarin dikeluhkan oleh salah satu wali murid, Aminudin Aziz. Keluhan tersebut mengenai kurangnya profesional yang dilakukan panitia penyelenggara dalam acara yang melibatkan siswa TK tersebut.
“Kegiatan seperti itu mampu menumbuhkan swadaya sekolah dan sudah tidak terhitung berapa puluh juta harus dikeluarkan para peserta untuk ikut lomba tersebut.  Dari mulai latihan, sewa kendaraan, konsumsi, dan seragam.  Namun, hal ini tidak diimbangi dengan profesionalitas dari panitia penyelenggara,” katanya, Sabtu (11/5/2013) pagi.
“Anak saya sudah siap di arena pukul 07.00 Wib, namun saat itu juga tenda belum dipasang, upacara molor lebih dari satu jam, anak saya yang mendapat urutan ke 13 saja baru selesai pukul 18.00 Wib petang. Apalagi urutan sampai dengan 20, anak saya sampai kelelahan,“  jelas Aziz.

03/05/13

RENDAHNYA GAJI PELAYAN TOKO DI GUNUNGKIDUL, BUKTI LEMAHNYA PENGAWASAN PEMKAB

Rabu, 01 Mei 2013 - 10:21:09 WIB | gaib-wisnu-prasetyo / Sorot Gunungkidul


Foto by : Sorot Gunungkidul
Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Rendahnya gaji pelayan toko diseputar Wonosari diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh Aminudin Azis, Direktur Lembaga Kajian Demokrasi dan Studi Sosial (LKDS), Selasa (30/04/2013).
"Gaji rendah yang selama ini mereka terima itu akibat lemahnya pemerintah dalam menjalankan pengawasan terhadap diberlakukan nya Upah Minimum Kabupaten (UMK)" kata Aziz.
"Seharusnya pemerintah kabupaten mengawasi perusahaan atau toko-toko yang mempekerjakan karyawan dengan gaji rendah tersebut. Jika ada yang melanggar mesti diberi sanksi tegas", tegas mantan Ketua KNPI Gunungkidul ini.
Lebih lanjut Aziz mendesak kepada pemkab untuk memberlakukan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja, sehingga pekerja mempunyai ikatan yang jelas dan tidak gampang dipermainkan.
"Pemberlakuan perjanjian kontrak antara pekerja dan pemilik toko atau perusahaan perlu utk segera dilakukan. Kebanyakan mereka hanya bekerja tanpa ada ikatan perjanjian sehingga kalaupun mereka dibayar rendah, mereka tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak ada perjanjian di depan" desak Aziz.

02/05/13

Rencana Taman Parkir Krakal Masih Digodok

|

GUNUNGKIDUL—Rencana pembangunan lokasi parkir di Pantai Krakal untuk menampung seluruh kendaraan terus bergulir. Saat ini, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Gunungkidul tengah mematangkan rencana sebelum memulai menjalankan proyek senilai Rp3,8 miliar itu.
Kepala Disbudpar Gunungkidul Sujarwo kepada Harian Jogja, Selasa (26/3) mengatakan, pihaknya hingga kini masih melakukan berbagai rapat perencanaan sebelum benar-benar merealisasikan proyek itu. Meskipun begitu, dia memastikan pembuatan taman parkir di lahan seluas empat hektare itu pasti terwujud.
Rencananya, taman parkir akan dibangun di areal Pantai Krakal untuk memecah arus pengunjung yang selama ini terus membanjiri Pantai Baron dan Indrayanti. Keramaian membuat jalur menuju Indrayanti kerap penuh sesak dan terjadi penumpukan arus kendaraan.
Selain itu, rencana pembangunan taman parkir ini juga merupakan salah satu dari proyek pengembangan Krakal sebagai pantai percontohan yang bebas kendaraan dan berfasilitas lengkap. Secara keseluruhan, proyek ini rencananya akan menelan anggaran senilai total Rp40 miliar. “Perencanaannya tidak bisa sembarangan, jadi masih akan kami matangkan terlebih dahulu,” ungkap Sujarwo.
Sementara itu, terkait pengembangan lokasi wisata alam selain pantai yang dikelola pemerintah, Sujarwo mengatakan, saat ini terdapat dua lokasi wisata alam non-pantai yang sedang dikelola dan akan dikembangkan, yaitu wisata Gua Cerme yang berada di perbatasan Gunungkidul-Bantul, dan Gunung Gambar di Dusun Gempol, Desa Jurangjero, Kecamatan Ngawen.
Sujarwo menampik anggapan bahwa pemerintah hanya fokus pada wisata pantai dan menyisihkan dua objek wisata lainnya. Menurutnya, baik wisata pantai, Gunung Gambar maupun Gua Cerme mendapatkan porsi yang seimbang dan bersama-sama mengalami pengembangan. “Tidak ada yang disisihkan, semua berjalan bersama,” tegasnya.
Terpisah, pelaku pariwisata Gunungkidul Aminudin Aziz mengatakan, dirinya berharap pemerintah bisa tetap mengedepankan faktor pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lokasi wisata. “Misalnya untuk pengelolaan lokasi parkir bisa dengan melibatkan masyarakat desa setempat,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya pengembangan lokasi wisata dengan melibatkan masyarakat dapat menjadi keuntungan tersendiri karena banyak wawasan dan kearifan lokal masyarakat yang bisa turut menambah daya tarik wisata.

http://www.harianjogja.com/baca/2013/03/29/rencana-taman-parkir-krakal-masih-digodok-392146
http://gaul.solopos.com/rencana-taman-parkir-krakal-masih-digodok-392146.html
http://www.sragenpos.com/2013/rencana-taman-parkir-krakal-masih-digodok-392146
http://www.boyolalipos.com/2013/rencana-taman-parkir-krakal-masih-digodok-392146
http://www.klatenpos.com/2013/rencana-taman-parkir-krakal-masih-digodok-392146

27/04/13

DIREKTUR LKDS : "PEMKAB HARUS BERTANGGUNG JAWAB !"

Jumat, 19 April 2013 - 17:03:48 WIB | wahyu-wibowo / Sorot Gunungkidul

Foto by Sorot Gunungkidul

 Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Direktur LKDS (Lembaga Kajian Demokrasi dan Studi Sosial) Aminuddin Azis setelah membaca beredarnya mie berformalin di Pasar Argosari, Wonosari sontak angkat bicara keras, “Seluruh pejabat yang membidangi pengawasan peredaran makanan harus diberi sanksi tegas !” katanya, Jumat (19/4/2013).
Azis menambahkan pihaknya mengapresiasi BBPOM yang melakukan penggerebekan sekaligus menuding Pemkab Gunungkidul terlalu lemah dalam pengawasan. “Ini terjadi sebab Pemkab lemah dalam hal pengawasan. Bahkan pemerintah daerah terbukti lalai dan membiarkan sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan beredar luas bahkan dikonsumsi warganya. Untuk itu saya secara tegas meminta Bupati menindak siapapun pejabat yang bertanggung jawab membidangi ini harus diberi sanksi, jangan sampai dibiarkan saja.” jelasnya.

http://www.sorotgunungkidul.com/berita-601-direktur-lkds--pemkab-harus-bertanggung-jawab-.html 

17/04/13

Pelajar Gunungkidul Desak Penuntasan Kasus Reza

 Ivan Aditya | Rabu, 17 April 2013 | 15:35 WIB

WONOSARI  (KRjogja.com) - Puluhan remaja dan pelajar SMA di Gunungkidul menggelar aksi di Wonosari dan mendesak kepolisian segera menuntaskan kasus kematian Rezza Eka Wardana  korban penganiayaan oknum anggota Satlantas Polres Gunungkidul yang sudah 7 bulan belum memperoleh kepastian hokum, Selasa (16/04/2103) malam. Mereka yang mengatasnamakan ‘Rezza and Friends’ ini memberikan deadline kepada Polda DIY dalam dua minggu ke depan harus sudah ada kepastian.
Jika dalam 14 hari Kepolisian tidak menunjukkan perkembangan penyidikan dan komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut akan menggalang demo secara besar-besaran. Koordinator Rezza and Friends, Pipit Rudito menyatakan, penanganan hukum almarhum Reza Eka Wardana itu lantaran merasa prihatin atas penanganan hukum yang tidak kunjung tuntas. “Kita semua berharap selain proses hukum transparan juga agar terhindar dari tindakan rekayasa,” katanya.
Terpisah Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Aminudin Azis SPd berharap proses hukum kematian Reza Eka Wardana bisa dipercepat. Jika alasan kepolisian kesulitan menghadirkan saksi  dari dokter jangan dijadikan alasan. “Jika dilakukan pemanggilan dokter tersebut tetap mangkir Polisi bisa melakukan upaya paksa,” terangnya.
Sebagaimana diberitakan Rezza Eka Wardana pelajar SMA Dominikus Wonosari tewas setelah dirawat di RS Bethesda Yogyakarta. Korban sebelumnya mengalami kecelakaan lalu-lintas di malam takbiran Idul Adha akibat dilempar helm oleh tersangka Bripka Mahmudin. Perkara ini hingga sekarang sudah ditangani Polda DIY. (Bmp)

http://krjogja.com/read/169128/pelajar-gunungkidul-desak-penuntasan-kasus-reza.kr