LKDS: Tidak Perlu DPRD Kabupaten, Sebab Hanya Pemborosan Anggaran

Sorot Gunungkidul

Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Dalam diskusi angkringan yang diadakan IMG bersama pejabat publik Selasa (25/6/2013) malam ada wacana menarik yang mengatakan bahwa tidak usah ada DPRD Kabupaten yang dinilai hanya memboroskan dan menghabiskan anggaran. Hal ini dikatakan oleh Ketua Forum Lintas Iman sekaligus Direktur LKDS (Lembaga Kajian dan Studi Sosial) Aminuddin Aziz disela diskusi.
Aziz terang-terangan mengatakan  DPRD Kabupaten sebetulnya tidak terlalu penting dan berperan. Bahkan menurutnya hanya membuat pembengkakan anggaran. Dan ini bisa dilakukan mengingat DIY merupakan Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus. "Kita lihat Jakarta yang sama-sama daerah khusus, disana tidak ada DPRD Kabupaten/Kota yang ada langsung DPRD Provinsi. Kenapa hal itu tidak diterapkan disini ? Menurut saya DPRD Kabupaten hanya membuat anggaran semakin membengkak saja maka menurut saya pemilihan legislatif kabupaten hanya akan membengkakkan anggaran yang ada," ujarnya.
Aziz juga menambahkan bahwa ia menilai untuk masuk ke partai pada saat ini tidak perlu memiliki idealisme, hanya butuh modal besar. Dan hal ini sangat berpengaruh pada kredibilitas mereka ketika menjabat sebagai anggota dewan, mengingatmoney politiksangat erat kaitannya dengan korupsi.
"Saya kira untuk masuk partai, seorang caleg tidak pernah ditanyakan tentang ideologi mereka, tetapi berapa modal yang mereka punya untuk nyaleg ? Hal ini sudah sangat memprihatinkan karena hal tersebut erat kaitanya dengan korupsi," kata Aziz.
Mengenai demokrasi saat ini, menurut Azis hanya merupakan simbol semata, padahal sejatinya demokrasi merupakan tujuan untuk membuat rakyat sejahtera, hal ini sudah tidak terpancar pada era ini.
Hal ini mendapat tanggapan dari M Zainuri Ikhsan perwakilan dari KPUD Gunungkidul yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan proses ideal, apabila tidak ada demokrasi, maka yang ada sistem otoriter yang berjalan bukan menuju pada pada kesejahteraan masyarakat. "Demokrasi mengubah adalah sistem yang tepat untuk dapat mensejahterakan rakyat setelah sebelumnya menggunakan sistem otoriter. Ini semua kembali pada moral para pemimpin, kini saatnya membuat masyarakat dapat pintar memilih, siapa yang tepat dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan untuk menjadi pimpinan yang baik, para pemimpin butuh proses yang tidak hanya sebentar, pemimpin yang terpilih secara instan akan kusam serta tidak mampu berbuat apa-apa," kata Zainuri.

http://sorotjogja.com/berita-jogja-1142-lkds-tidak-perlu-dprd-kabupaten-sebab-hanya-pemborosan-anggaran-.html